“Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wajib turun tangan melakukan klarifikasi dan audit. Jika dibiarkan, ini mencederai tujuan negara dalam menjamin akses pendidikan bagi siswa kurang mampu,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada keterangan apakah dugaan pemotongan dana PIP tersebut telah diketahui atau dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Publik menanti sikap terbuka dari pihak sekolah dan respons tegas pemerintah daerah guna memastikan hak siswa terlindungi dan program bantuan pendidikan berjalan sesuai aturan. (Red)