TASIKMALAYA – Program pengaspalan jalan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp2,5 triliun kembali menjadi sorotan. Kali ini, sejumlah paket pekerjaan di lingkungan UPTD Wilayah Pelayanan IV diduga menyimpan potensi kerugian keuangan negara akibat pelaksanaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan dokumen pengadaan. Temuan tersebut kini didorong untuk menjadi bahan pemeriksaan aparat penegak hukum, mengingat nilai proyek yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Dugaan itu mengemuka dari hasil investigasi lapangan terhadap beberapa paket pekerjaan, di antaranya Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Batas Kota/Kabupaten Tasikmalaya (Cikunir)-Tasikmalaya dengan pagu anggaran Rp36,05 miliar, Rekonstruksi Jalan Luragung-Cibingbin senilai Rp40,94 miliar, serta Rekonstruksi Jalan Simpang Kirisik (Wado)-Batas Sumedang/Garut senilai Rp21,9 miliar. Ketiga paket tersebut dimenangkan dengan nilai penawaran di atas 90 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Persoalan bermula dari dugaan penggunaan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan. Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28/KU.03.10.02/PBJ tentang Perubahan Keempat Etalase Produk Pekerjaan Jalan Provinsi Jawa Barat, pekerjaan perkerasan lentur melalui e-katalog versi 5 mewajibkan penyedia memiliki AMP sendiri yang dibuktikan dengan kepemilikan serta Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang masih berlaku.
Baca Juga:Aspal Cepat Rusak di Proyek Jalan UPTD IV dan V Jabar, LSM Desak APH Bongkar Dugaan Penyimpangan AnggaranDugaan Selisih Anggaran Pemeliharaan Jalan Balai 3 DBMPR Jabar, APH Diminta Selidiki Potensi Tipikor
Namun, hasil pemantauan lapangan pada proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Cikunir-Tasikmalaya menemukan dugaan penggunaan alat berat, armada pengangkut hotmix, hingga material hotmix yang berasal dari AMP milik perusahaan lain, yakni PT Trie Mukty Pertama Putra, meski pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Nindya Karya Putri. Apabila temuan tersebut terbukti benar, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen pengadaan serta alasan pihak direksi pekerjaan maupun konsultan pengawas tetap menerima material tersebut.
Hasil investigasi juga menemukan indikasi menurunnya mutu pekerjaan pada sejumlah ruas jalan. Di ruas Tasikmalaya-Cikunir misalnya, ditemukan kerusakan pada beberapa titik serta muncul bintik-bintik putih hampir di sepanjang permukaan hotmix yang diduga disebabkan aspal tidak melekat sempurna pada agregat akibat material bercampur lumpur atau cadas. Temuan serupa juga dilaporkan pada ruas Luragung-Cibingbin dan Simpang Kirisik (Wado)-Batas Sumedang/Garut sehingga memunculkan dugaan adanya persoalan kualitas material maupun lemahnya pengendalian mutu.