Pengamat hukum yang sekaligus Ketua LSM P3KN, Ronggur SH menilai kondisi yang terlihat di lapangan tidak boleh dianggap sepele. “Ketika ada indikasi keterlambatan, kualitas pekerjaan dipertanyakan, dan aspek K3 diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil proyek, tetapi juga tanggung jawab hukum para pihak,” ujarnya. Menurut Ronggur, pengawasan dari pengguna anggaran menjadi kunci untuk mencegah potensi pelanggaran administratif hingga pidana.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai dasar penyelesaian proyek, mekanisme pengawasan lapangan, serta jaminan kualitas dan keselamatan hasil pekerjaan. Situasi ini menegaskan pentingnya pengawasan publik dan aparat pengawas internal agar proyek infrastruktur daerah benar-benar memberikan manfaat, bukan justru meninggalkan persoalan di kemudian hari. (sahala)