Dalam tata kelola dana desa, pemerintah desa juga didorong menerapkan prinsip good governance yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Bambang menilai, ketika partisipasi sosial dan politik berjalan baik, kepala desa akan lebih terkendali oleh aspirasi warganya. “Kalau warga sudah diberi partisipasi politik, otomatis warga kalau ada masalah punya keberanian menyampaikan masalah itu karena akan dilindungi hak-haknya,” tuturnya.
Ia mengingatkan, budaya sungkan dan rasa tidak enak untuk mengawasi aparatur desa sering kali menjadi celah terjadinya korupsi dana desa. Padahal, transparansi justru dapat mencegah penyimpangan karena pelaku akan menghadapi sanksi hukum sekaligus sanksi sosial. Bambang menambahkan, rekrutmen perangkat desa yang kompeten dan berintegritas juga menjadi faktor penting. “Di teori struktur kesempatan, kalau orang terlalu dibiarkan ya kemungkinan godaannya akan muncul, itu rumus. Orang baik pun akan menjadi tergoda,” pungkasnya. (red)