Di lapangan, muncul temuan terkait pelaksanaan pekerjaan hotmix pada salah satu paket tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah alat pekerjaan dan armada pengangkutan hotmix disebut menggunakan fasilitas milik PT Trie Mukty Pertama Putra. Material hotmix juga terpantau keluar masuk dari AMP perusahaan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap dokumen pengadaan. Jika benar pekerjaan utama menggunakan fasilitas AMP perusahaan lain tanpa mekanisme dukungan yang sesuai ketentuan, maka berpotensi menimbulkan persoalan administrasi karena spesifikasi dalam dokumen lelang menjadi tidak terpenuhi.
Tidak hanya persoalan AMP, kualitas hasil pekerjaan juga menjadi perhatian. Hasil investigasi lapangan pada sejumlah ruas menemukan adanya kerusakan setelah pekerjaan selesai. Pada ruas Tasikmalaya-Cikunir, ditemukan beberapa titik kerusakan serta munculnya bintik putih pada permukaan hotmix yang diduga akibat aspal tidak melekat sempurna dengan agregat.
Baca Juga:Dugaan Selisih Anggaran Pemeliharaan Jalan Balai 3 DBMPR Jabar, APH Diminta Selidiki Potensi TipikorRS Hermina Jatinegara Gelar Seminar Pelayanan Psikosomatik dan Paliatif
Temuan serupa terlihat pada Rekonstruksi Jalan Tasikmalaya-Karangnunggal. Selain permukaan hotmix yang dinilai tidak optimal, terdapat dugaan pekerjaan drainase seperti pemasangan uditch dan gorong-gorong yang tidak menggunakan lantai kerja sesuai standar. Beberapa pekerjaan pasangan batu parit juga disebut belum dirapikan.
Pada ruas Jalan Brigjen Wasitakusumah, hasil pekerjaan juga mendapat sorotan. Proyek yang menggunakan dua lapis aspal, yakni AC-BC dan AC-WC, dinilai belum memberikan hasil maksimal. Beberapa bulan setelah pekerjaan selesai, ditemukan tambalan di sejumlah titik, bahkan terdapat lokasi yang sudah beberapa kali diperbaiki pada bagian yang sama.
Temuan tersebut menimbulkan dugaan lemahnya pengawasan mutu pekerjaan. Pengawasan dari konsultan maupun direksi lapangan menjadi sorotan karena hasil pekerjaan seharusnya melalui kontrol ketat mulai dari kualitas material, proses produksi hotmix, hingga pemasangan di lapangan.
Pihak yang melakukan investigasi menyatakan akan membawa temuan tersebut kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, dokumen teknis, serta kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Besarnya nilai proyek jalan provinsi membuat persoalan kualitas tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Setiap rupiah anggaran publik harus dipastikan menghasilkan infrastruktur yang memiliki umur layanan sesuai perencanaan, bukan justru meninggalkan pekerjaan yang cepat rusak dan berpotensi membebani anggaran pemeliharaan di kemudian hari.