CIANJUR, Dinamikareview.com – Sorotan terhadap proyek rekonstruksi jalan ruas Kebon Muncang–Cikadu semakin menguat. Selain dugaan suhu hotmix yang tidak sesuai spesifikasi, kini muncul temuan baru terkait kualitas agregat dan metode penghamparan yang dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan dini pada badan jalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan, agregat yang digunakan dalam pekerjaan hotmix diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan hasil penghamparan tidak maksimal, baik dari sisi kepadatan maupun daya ikat material, sehingga berisiko memperpendek umur layanan jalan.
Tak hanya itu, hotmix yang digunakan dalam pengaspalan juga disebut telah berada dalam kondisi dingin saat tiba di lokasi penghamparan. Padahal, suhu material aspal menjadi faktor krusial untuk memastikan agregat dan aspal dapat menyatu secara optimal. Hotmix yang sudah dingin berpotensi gagal merekat sempurna, sehingga lapisan aspal mudah retak, terkelupas, bahkan berlubang dalam waktu relatif singkat.
Baca Juga:Proyek Rekonstruksi Jalan Cikadu–Kebon Muncang Disorot, Dugaan Mutu Hotmix Berpotensi Rugikan NegaraJembatan Sodongkopo Jadi Ikon Konektivitas Baru Pangandaran
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, ketebalan agregat pada sejumlah titik juga diduga tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Ketebalan yang “tidak masuk” atau lebih tipis dari spesifikasi tersebut dikhawatirkan menyebabkan struktur perkerasan tidak mampu menahan beban lalu lintas, terutama kendaraan berat yang kerap melintas di ruas penghubung antarwilayah itu.
Ketua Umum P3KN, Ronggur SH, menilai temuan-temuan baru ini semakin memperkuat indikasi adanya masalah serius dalam pelaksanaan proyek. Ia menegaskan, ketidaksesuaian agregat, suhu hotmix, dan ketebalan lapisan perkerasan merupakan pelanggaran teknis yang tidak bisa dianggap sepele.
“Jika agregat tidak sesuai spesifikasi, hotmix sudah dingin saat dihampar, dan ketebalan tidak memenuhi standar, maka hasil pekerjaan hampir pasti tidak akan bertahan lama. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bisa mengarah pada potensi kerugian keuangan negara,” tegas Ronggur.
Menurutnya, proyek dengan nilai kontrak Rp 37,39 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat seharusnya diawasi secara ketat, mulai dari pemilihan material, proses pencampuran di AMP, pengangkutan, hingga penghamparan dan pemadatan di lapangan. Lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya pengurangan mutu yang berimplikasi langsung pada kualitas jalan.