JAWA BARAT – Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja aparatur negara, praktik pengelolaan anggaran pemeliharaan di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat justru menimbulkan tanda tanya besar. Dua unit pelaksana teknis daerah (UPTD), yakni Satuan Pelayanan Sungai Cisadane dan Cisadea-Cibareno, termasuk DI Cimandiri kini menjadi sorotan tajam terkait dugaan korupsi anggaran pemeliharaan saluran irigasi yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Tahun 2025 hingga awal 2026 ini, alokasi dana untuk kegiatan sewakelola, terutama babatan rumput dan pemeliharaan rutin di kedua UPTD tersebut, diduga tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Sejumlah sumber yang mengetahui praktik penganggaran di lingkungan Dinas PSDA Jabar menyebut, anggaran besar itu lebih banyak dinikmati oknum ketimbang digunakan untuk perawatan infrastruktur publik.
“Babatan rumput itu nilainya miliaran. Tapi di lapangan, pekerjaan cuma di titik-titik tertentu. Banyak ruas irigasi yang kritis justru dibiarkan. Ini sudah seperti bancakan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (9/3/2026).
Baca Juga:Korupsi Dana Desa Bumi Etam Masuk Tahap Pengadilan, Kerugian Negara Capai Rp2,1 Miliar
Ironisnya, praktik semacam ini diklaim bukan barang baru. Sumber yang sama menuding praktik tersebut sudah berlangsung lama, setidaknya sejak kepemimpinan Dikky Achmad Sidik sebagai Kepala Dinas PSDA Jawa Barat. Nama Dikky sendiri dikenal luas di lingkungan birokrasi, bahkan sempat ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Bandung pada September 2024 lalu. Namun, di balik jabatan prestisius itu, kinerja jajarannya justru dipertanyakan.
Pekerjaan Setengah Hati, Anggaran Menguap
Di lapangan, kegiatan pemeliharaan rutin diduga kerap diabaikan oleh para kepala sub unit pemeliharaan (KSUP). Pekerjaan hanya dilakukan di titik-titik yang mudah terlihat, sementara bagian lain yang tak kalah krusial luput dari penanganan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa anggaran tidak terserap sepenuhnya untuk kebutuhan teknis sebagaimana mestinya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing UPTD pun ikut disorot. Mereka dinilai lalai dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Seharusnya, PPK menjadi garda terdepan yang memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan tepat sasaran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: pekerjaan asal jadi, laporan di atas kertas terlihat rapi, sementara infrastruktur irigasi terus memburuk.