TASIKMALAYA, Dinamikareview.com – Sorotan terhadap proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan daerah di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy terus berlanjut. Setelah mencuat dugaan subkontrak massal dan keterlambatan pekerjaan, kini muncul temuan baru yang mengarah pada dugaan penyimpangan teknis dan tata kelola pelaksanaan proyek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor pelaksana diduga hanya berorientasi pada pengambilan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak kualitas pekerjaan di lapangan. Hal ini disinyalir berkaitan erat dengan pola pekerjaan borongan yang nilainya jauh di bawah harga wajar.
Sumber menyebutkan, nilai borongan yang diberikan kepada subkontraktor hanya sekitar Rp650 ribu per meter kubik. Bahkan, untuk lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, subkontraktor masih harus menanggung tambahan biaya langsir sekitar Rp250 ribu per meter kubik. Kondisi ini membuat biaya riil pekerjaan semakin tertekan.
Baca Juga:Dugaan Fee Proyek Disorot, Pengawasan Proyek Jalan Cikadu–Kebon Muncang Dinilai LemahPekerjaan Disubkon Massal, Proyek Irigasi BBWS Citanduy Dinilai Menyimpang
Akibat harga borongan yang rendah tersebut, para subkontraktor disebut berlomba-lomba menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin demi mengejar target volume. Namun, orientasi kecepatan itu dikhawatirkan mengorbankan mutu konstruksi, terutama pada pekerjaan struktur dasar irigasi.
Salah satu temuan paling mencolok adalah pada pekerjaan pondasi. Berdasarkan spesifikasi teknis, ketebalan pondasi seharusnya berada pada kisaran 40 hingga 60 sentimeter. Namun, di sejumlah titik lokasi, pondasi yang terpasang diduga hanya rata-rata sekitar 15 sentimeter. Ketebalan tersebut dinilai jauh dari standar dan berpotensi melemahkan kekuatan struktur irigasi.
Ketua LSM P3KN, Ronggur SH, menilai kondisi ini sebagai persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, pondasi merupakan elemen vital dalam konstruksi irigasi yang berfungsi menopang struktur utama dan menjaga ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
“Kalau benar pondasinya hanya sekitar 15 sentimeter, ini jelas menyimpang dari spesifikasi. Struktur irigasi bisa cepat rusak, retak, atau bahkan ambruk. Dampaknya bukan hanya kerugian negara, tapi juga merugikan petani sebagai penerima manfaat,” tegas Ronggur.
Ronggur juga mengkritisi peran kontraktor utama yang dinilai melepas tanggung jawab teknis ke subkontraktor. Ia menegaskan, meskipun pekerjaan dilaksanakan pihak lain, tanggung jawab penuh tetap berada di tangan kontraktor pelaksana dan pengelola proyek.